KERAJAAN ISLAM ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA

 A.    Situasi dan Kondisi Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda datang

Pada saat Belanda datang, di pulau Sumatera penduduk Islam sudah ada sekitar tiga abad, sementara di pulau Maluku dan pulau Sulawesi proses Islamisasinya baru saja berlangsung.[1] Di Sumatera, setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, percaturan politik di kawasan Selat Malaka merupakan perjuangan segitiga: Aceh, Portugis, dan Johor yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Malaka Islam. Pada abad ke-16, tampaknya Aceh menjadi lebih dominan, terutama karena para pedang Muslim menghindar dari Malaka dan memilih Aceh sebagai pelabuhan transit. Aceh berusaha menarik perdagangan internasional dan antar kepulauan nusantara. Kemenangan Aceh atas Johor, membuat kerajaan terakhir ini pada tahun 1564 M menjadi daerah vasal dari Aceh.[2]

Kemajuan Aceh dilanjutkan oleh menantu Iskandar Muda, Iskandar Tsani (Iskandar II). Menantunya yang liberal ini dapat mengembangkan Aceh dalam beberapa tahun kedepan. Pada masa ini, pengetahuan keagamaan juga maju pesat. Namun, kematian Iskandar Tsani yang dini, diikuti oleh masa-masa bencana takkala beberapa sultan perempuan menduduki singgahsana pada 1641-1699 M, menjadikan Aceh lemah. Banyak wilayah taklukannya yang lemah dan kesultanan pun terpecah-pecah. Dan kemudian kondisi negeri juga mulai mengalami penurunan disebabkan oleh banyaknya peperangan dan krisis ekonomi. Akhirnya, negeri ini jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1322 H/ 1904 M.[3]

Pulau Jawa yang menjadi pusat kerajaan Islam berpindah ke pedalaman dari pesisir, yaitu dari Demak ke Pajang kemudian ke Mataram. Perubahan pusat pemerintahan membawa konsekuensi penting yang sangat mempengaruhi perkembangan sejarah Islam di Jawa, antara lain: (1) kekuasaan dan sistem politik didasarkan atas basis agraris, (2) peranan daerah pesisir dalam perdagangan dan pelayaran mundur, demikian juga peranan pedagang dan pelayar Jawa, dan (3) terjadinya pergeseran pusat-pusat perdagangan dalam abad ke-17 dengan segala akibatnya.

Sulawesi, pada akhir abad ke-16, pelabuhan Makassar berkembang pesat. Lokasinya sangat strategis. Faktor yang mempercepat perkembangan tersebut di satu sisi adalah pendudukan Portugis di Malaka yang menyebabkan migrasi para pedagang Melayu, termasuk ke Makassar. Kedua, arus migran Melayu meningkat setelah Aceh terus-menerus menyerbu Johor dan pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung Malaya. Ketiga, baik pedagang Indonesia maupun India, Asia Barat dan Timur berhasil lolos dari blokade Belanda di Malaka. Keempat, kemunduran pelabuhan Jawa Timur menyebabkan pengalihan operasinya ke pelabuhan Makassar. Kelima, upaya Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku menjadikan Makassar sebagai focal point perdagangan antara Malaka dan Maluku.

Sementara itu, Maluku, Banda, Seram, dan Ambon sebagai pangkal atau ujung perdagangan rempah-rempah menjadi sasaran pedagang Barat yang ingin menguasainya dengan politik monopolinya. Ternate dan Tidore dapat terus dan berhasil mengelakkan dominasi total dari Portugis dan Spanyol, namun ia mendapat ancaman dari Belanda yang datang ke sana.[4]

B.     Latar Belakang Kedatangan Belanda, Voc, Hindia Belanda

Nusantara dikenal sebagai salah satu Negeri yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan beranekaragam. Kekayaan yang dimiliki tersebut bersumber dari wilayah nusantara yang terdiri dari berbagai pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Dengan adanya kekayaan sumber daya alam yang cukup besar ini membuat bangsa Eropa tertarik terhadap nusantara, khususnya rempah-rempah. Bangsa Eropa sama sekali belum pernah melihat tanaman rempah sehingga imajinasi mereka terurai liar.

Bangsa Belanda datang pertama kali dibawah pimpinan Cornelis De Houtman tahun 1596 mendarat yaitu di Pelabuhan Banten. Tujuan kedatangan Belanda ke nusantara adalah rempah-rempah yang membuat Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar, Belanda berusaha mengadakan monopoli perdagangan dan menjajah, sehingga terjadi pertikaian yang di alami oleh pedagang-pedagang Belanda dengan pedagang Eropa lainnya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini dibuatlah sebuah kongsi dagang dinamakan VOC (Vereenigde Oast Indische Compagnie) yang didirikan 20 Maret 1602. Dengan adanya VOC terjadilah monopoli perdagangan khususnya rempah besar-besaran yang dimana Belanda mendapatkan banyak untung melalui strategi dan kebijakan yang dibuat oleh kolonial Belanda.[5]

Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC adalah kongsi dagang terbesar asal Belanda yang pada abad ke-17 menguasai pusat perdagangan di wilayah Asia. Pada waktu itu, VOC melakukan monopoli yang luar biasa terhadap jalur perdagangan rempah-rempah. Akan tetapi, Portugis bekerja sama dengan Jerman, Spanyol, dan Italia yang menggunakan kota Hamburg sebagai pelabuhan sentral dalam mendistribusikan barang di Asia.

Tidak ingin kalah, Belanda akhirnya melakukan ekspedisi dengan empat kapal besar yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman menuju Indonesia. Ini juga menandakan sebagai kedatangan pertama Belanda ke Indonesia dan berlabuh ke Banten. Sehingga terjadi persaingan yang ketat antara setiap pedagang Belanda. Hal ini ditengarai oleh persaingan harga rempah-rempah dan di lain sisi harga rempah-rempah di Eropa juga merosot. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka didirikannya perusahaan dagang bernama Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

VOC secara resmi berdiri sebagai perusahaan dagang pada tanggal 20 Maret 1602 dan dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal. Ada tiga tujuan utama dari didirikannya VOC, yaitu:

1.      Menyaingi perusahaan dagang Inggris di India, yaitu East India Company (EIC)

2.      Menguasai pelabuhan serta kerajaan-kerajaan di Indonesia

3.      Melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia.[6]

C.    Penetrasi Politik Belanda

Perlawanan   bangsa Indonesia melawan kolonial belanda mengalami perkembangan pada awal abad 20 terutama setelah adanya politik Etis dengan triloginya. Rakyat Indonesia bisa mengambil keuntungan dari politik etis itu yakni dibidang edukasi atau pendidikan. Dengan munculnya kaum terpelajar, kaum pelajar dan cendikiawan inilah   yang kemudian membentuk sebuah organisasi yang membuat rasanasionalisme muncul. Dengan adanya hal seperti itu, maka kolonial Belanda melakukan berbagai bentuk peraturan dalam meredam itu semua, yakni:

1.      Larangan berkumpul dan berapat

2.      Bertindak tegas terhadap golongan nasionalis

3.      Membentuk peraturan Tozicht ordonentie (Ordonasi Pengawasan)

4.    Hukuman bagi pegawai yang menggabungkan diri pada kegiatan pergerakan perlawanan.

5.      Menetapkan PKI sebagai parti terlarang.

6.      Membentuk Visman pada Maret 1941.[7]

D.    Perlawanan Terhadap Penjajahan Belanda

Dari kepulauan Nusantara, yang dihuni oleh satu bangsa, satu darah dan satu keturunan, satu budaya dan satu bahasa, jatuh ke dalam kekuasaan empat kerajaan asing, yaitu Portugis (Timor), Sepanyol (Filipina), Inggeris (Malaka, Brunai/Sarawak), dan Belanda (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku, dan Irian Barat (Papua). Pada tahun 1824 diadakan perjanjian antara Inggeris dan Belanda. Inggeris menyerahkan haknya atas Bengkulu (yang mereka namakan Bencoolen) dan Belitung (yang mereka namakan Billiton) kepada Belanda. Sultan Riau menyerahkan Singapura kepada Inggeris, yang semula dikuasai oleh Belanda, dan pada gilirannya oleh Belanda ditukar dengan Bengkulu.

Sejarah Indonesia pada zaman atau pada masa-masa kegelapan penjajahan, adalah pula berabad-abad perang kemerdekaan untuk melawan penjajahan yang berkecamuk di seluruh pelosok serta penjuru Tanah Air kita yang tercinta, silih berganti. Antara lain kita mengenal peristiwa Batavia dikepungan digempur oleh Sultan Agung (1613-1645), Perang Makassar (1633-1669), Perang Trunojoyo dan Karaeng Dalesong (1675-1680), Perang Palembang (1818-1821), Perang Paderi (1821-1832), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Banjar (1854-1864), Perang Aceh (1875-1903), serta banyak lagi perlawanan dan pemberontakkan kecil yang tidak disebutkan sejarah.

E.     Politik Islam Hindia Belanda

Peran Politik Hukum Islam di indonesia zaman Hindia Belanda Cikal bakal penjajahan belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran Oganisasi Perdagangan Dagang Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan VOC. Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC dapat dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya. Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia. Berlakunya hukum islam bagi sebagian besar penduduk hindia belanda, berkaitan dengan mnculnya kerajaan-kerajaan Islam setelah runtuhnya majapahit pada sekitar tahun 1581. Menurut C. Snouck hurgonje, pada abad ke-16 di hindia belanda (Nusantara) sudah muncul kerajaan Islam, seperti Mataram, Banten dan Cirebon yang berangsur-angsur mengisalamkan seluruh penduduknya.

Berhubungan dengan masalah hukum adat di Indonesia serta hukum agama bagi masing-masing pemeluknya, munculah beberapa teori-teori hukum diantaranya ialah teori receptio in compleCu dan teori receptie yang muncul padamasa kolonialisme Hindia Belanda.[8]

---

[1] Muslih, “Kerajaan Islam Nusantara dan Penetrasi Politik Hindia Belanda,” Semarang, (July 12, 2013): 2.

[2] Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: Depok, Rajawali Pers, 2017).

[3] Nor Huda, Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia, Cetakan II. (Yogyakarta: Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019).

[4] Amri Khan, “Situasi Sosial Politik Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia Masa Penjajahan Belanda,” Semarang (Oktober 2012): 3.

[5] Universitas Negeri Medan, “Latar Belakang Kedatangan Belanda,” Medan (2018): 1–3.

[6] Rafi Aufa Mawardi, “Sejarah Lahirnya VOC Latar Belakang, Tujuan, dan Kebijakannya,” Jakarta (Agustus 2022): 1.

[7] Gugus Eksa A, Hafidz Zachary, and Ihsan Fadilla, “Penetrasi Politik Belanda, Perlawanan Terhadap Penjajah Belanda dan Politik Islam Hindia Belanda,” Bandung (2017).

[8] Lavina, “Politik Hukum Islam Di Indonesia Zaman Hindia Belanda” Jakarta (2019).

DAFTAR PUSTAKA

Muslih, “Kerajaan Islam Nusantara dan Penetrasi Politik Hindia Belanda,” Semarang, (July 12, 2013).

Yatim Badri, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: Depok, Rajawali Pers, 2017).

Huda Nor, Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia, Cetakan II. (Yogyakarta: Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019).

Khan Amri, “Situasi Sosial Politik Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia Masa Penjajahan Belanda,” Semarang (Oktober 2012).

Universitas Negeri Medan, “Latar Belakang Kedatangan Belanda,” Medan (2018).

Mawardi Aufa Rafi, “Sejarah Lahirnya VOC Latar Belakang, Tujuan, dan Kebijakannya,” Jakarta (Agustus 2022).

Eksa Gugus A, Hafidz Zachary, and Ihsan Fadilla, “Penetrasi Politik Belanda, Perlawanan Terhadap Penjajah Belanda dan Politik Islam Hindia Belanda,” Bandung (2017).

Lavina, “Politik Hukum Islam Di Indonesia Zaman Hindia Belanda” Jakarta (2019).

 

KERAJAAN ISLAM SEBELUM PENJAJAHAN BELANDA

A.    A. Kerajaan Islam di Nusantara Sebelum Penjajahan Belanda

1.      Kerajaan Islam di Sumatera.

Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan Samudera Pasai yang merupakan kerajaan kembar. Kerajaan ini terletak di pesisir timur laut Aceh. Kemunculan sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahana abad ke 13 M. Bukti berdirinya kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-13 M itu didukung oleh adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudera Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama kerajaan itu meninggal pada bulan Ramadhan tahun 696 H, yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 M.

Pendapat bahwa Islam sudah berkembang sejak awal abad ke-13 M, didukung oleh cerita Cina dan pendapat Ibn batutah, seorang pengembara terkenal asala Maroko, yang pada pertengahan abad ke-14 M (tahun 746 H / 1345 M) mengunjungi Samudera Pasai dalam perjalanannya dari Delhi ke Cina. Menurut sumber-sumber Cina, pada awal tahun 1282 M kerajaan kecil Samudera Pasai mengirim kepada raja Cina duta-duta yang disebut dengan nama-nama muslim yakni Husein dan Sulaiman. Ibnu Batutah menyatakan bahwa Islam sudah hampir seabad lamanya disiarkan di sana.[1]

2.      Kerajaan Islam di Jawa

Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478 M. Pendapat ini berdasarkan atas jatuhnya kerajaan Majapahit. Ada pula yang berpendapat bahwa kerajaan Demak berdir pada tahun 1518 M. Berdirinya kerajaan Islam Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut maka penyiaran agama Islam semakin luas serta pendidikan dan pengajaran Islam pun bertambah maju. Sistem pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak punya kemiripan dengan yang dilaksanakan di Aceh yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat yang menjadi sentral di suatu daerah. Wali suatu daerah diberi gelar resmi, yaitu gelar Sunan dengan ditambah nama daerahnya, seperti Sunan Gunung Jati.[2]

Kedatangan Islam ke Indonesia pada abad ke-12-13 M atau ke-9 atau bahkan abad ke-8 M, mampu mewarnai peradaban baru bernapaskan ajaran Islam salah satunya Kerajaan Demak. Sejak berdirinya pemerintahan Kerajaan Islam Demak, para wali yang memainkan perananya ikut di dalam politik Islamisasi Jawa, tidak hanya berekspansi di wilayah Pulau Jawa saja, akan tetapi juga melakukan penaklukkan-penaklukkan terhadap daerah yang belum Islam, salah satunya seperti Palembang. Usaha penaklukkan itu melebar hingga sampai ke Samudera[3]

3.      Kerajaan Islam di Sulawesi

Kerajaan yang mula-mula berdasarkan Islam di Sulawesi adalah kerajaan Kembar Gowa Tallo. Rajanya bernama I. Mallingkaang Daeng Manyonri yang kemudian berganti nama dengan Sultan Abdullah Awwalul Islam. Menyusul di belakangnya raja Gowa bernama Sultan Aludin. Dalam waktu dua tahun seluruh rakyatnya telah memeluk Islam. Pengaruh raja Gowa dan Tallo dalam dakwah Islam sangat besar terhadap raja-raja kecil lainnya. Beberapa ulama besar yang membantu Dato’ Ri Bandang ialah Dato’ Sulaiman alias Dato’ Pattimang dan Dato’ Ri Tirto alias Khatib Bungsu.Diperkirakan bahwa mereka itu juga berasal dari Minangkabau. Dari Sulawesi Selatan, agama Islam mengembang ke Sulawesi Tengah dan Utara. Islam masuk daerah Manado pada zaman Sultan Hasanuddin, ke daerah Bolang Mangondow di Sulawesi Utara pada tahun 1560 M, ke Gorontalo pada tahun 1612 M. [4]

Adapun akselerasi proses permulaan islamisasi di Sulawesi Selatan sangat ditunjang dengan sistem pendekatan dan metode dakwah yang dilakukan oleh tiga muballigh dari Minangkabau, yaitu Datuk ri Tiro, Datuk Patimang, dan Datuk ri Bandang. Mereka menggunakan pendekatan akomodatif, adaptasi struktural dan kultural, hal ini memberikan penegasan bahwa Islamisasi di Sulawesi Selatan adalah melalui pintu istana raja.[5]

4.      Kerajaan Islam di Kalimantan.

Islam mulai masuk di Kalimantan pada abad ke 15 M, dengan cara damai, di bawa oleh muballigh dari Jawa Sunan Bonang dan Sunan Giri mempunyai santri-santri dari Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Perkembangan Islam mulai mantap setelah berdirinya kerajaan Islam Banjar Masin di bawah pimpinan Sultan Suriansyah sehingga masjid-mesjid di bangun dihampir setiap Desa. Pada tahun 1710 M (tepatnya 13 safar 1122 H) di zaman kerajaan Islam Banjar ke 7 di bawah pimpinan Sultan Tahmililah (1700-1748) telah lahir seorang ulama terkenal yaiatu Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari di desa Kalampayan Martapura. [6]

Kedatangan Islam di Kalimantan tentunya tidak luput dari jaringan Islamisasi Nusantara. Tidak dapat diketahui dengan pasti kapan masuknya Islam ke Kalimantan Selatan. Namun, hal tersebut tidak lepas dari jaringan perdagangan Nusantara yang salah satu penggeraknya adalah para pedagang yang telah memeluk agama Islam.[7]

5.      Kerajaan Islam di Maluku

Islam masuk ke Maluku di bawa oleh Muballigh dari Jawa sejak Zaman Sunan Giri dari Malaka. Raja Maluku pertama yang masuk Islam adalah Sultan Ternate yang bernama Marhum pada tahun 1465-1486 M, atas pengaruh Maulana Husein saudagar dari Jawa.Raja Maluku yang terkenal dibidang pendidikan dan dakwah Islam ialah Sultan Zainul Abidin tahun 1486- 1500 M. Ketika bangsa Belanda yang beragama Kristen protestan datang di Indonesia mulai pula usaha memprotestan penduduk di Indonesia pada awal abad 17 M (Tahun 1600 M). Pemerintah Belanda berhasil memprotestan rakyat Indonesia secara massal di Batak.Manado dan Ambon, sedangkan Katholik berhasil di daerah Nusa Tenggara Timur yang mendapat pengaruh dari Portugis di Timur-Timur.[8]

Penerapan Islam di Maluku Utara yang kuat dan terstruktur adalah masa Zainal Abidin melalui lembaga-lembaga kerajaan di Maluku Utara yang disebut Bobato akhirat dan Bobato dunia. Sedangkan di daerah- daerah lain terdapat Imam yang dibantu empat orang khatib dan delapan orang Modim pada setiap distrik. Perkembangan ini merupakan suatu kulturasi masyarakat Maluku Utara yang sejak masa kolonial sampai masa Zainal Abidin. Pada akhir abad XIX proses islamisasi sudah dipengaruhi oleh unsur politik dan ekonomi, fase awal perkembangan Islamisasi Maluku utara tidak memberikan landasan yang cukup untuk pembentukan Negara Islam.[9]

B. B.   Sistem Birokrasi Kerajaan Islam

Birokrasi pertama kali dijelaskan di bagian awal abad kedua puluh oleh Max Weber, seorang sosiolog Jerman bidang hukum, ekonomi, sejarah, dan filsafat. Birokrasi menurut Max Weber merupakan suatu organisasi besar yang memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagian kerja dan bersifat imperasional. Kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia, pada umumnya terbagi dalam dua kategori, yaitu kerajaan maritim dan kerajaan pedalaman atau agraris. Dalam kerajaan maritim, birokrasi ditujukan untuk melayani sebuah ekonomi perdagangan, sedangkan kerajaan agraris memfokuskan pada ekonomi pertanian. Namun perlu diketahui munculnya birokrasi modern merupakan sebuah perjalalanan panjang dari suatu negara, yang mana sebelumnya menggunakan sistem birokrasi tradisional.[10]

C.    C. Kondisi Sosial Masyarakat Sebagai Warisan Kolonial

Kondisi sosial masyarakat yang ada di gampong (penduduk asli Banda Aceh), dimana masyarakatnya masih kental dengan sikap solidaritas antar sesama, dan setiap kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di gampong sangat berjalan dan dipelihara dengan baik. Kebudayaan di kota Banda Aceh masih ada dan dijaga sampai sekarang secara turun temurun serta adat istiadat yang terus dilestarikan. Kebudayaan tersebut masih dilakukan sampai sekarang seperti beberapa perayaan yang dilaksanakan, yaitu seperti khanduri asyura yang dilaksanakan setiap 10 Muharram, khanduri molod yang dilaksanakan di masjid, khanduri apam yang dilaksanakan di rumah masyarakat. Kebudayaan lain yang ada di kota Banda Aceh pada saat ini yang masih dapat kita lihat seperti peninggalan kolonial. peninggalan tersebut dijadikan sebagai objek wisata budaya seperti Museum Aceh, Masjid Raya Baiturrahman dan lain-lain. Dari beberapa peninggalan tersebut masyarakat dari dalam daerah maupun luar daerah bahkan wisatawan asing datang untuk mengunjungi serta mempelajari sejarah dari peninggalan tersebut.[11]

---

[1]  Rasyid Zirani “Kerajaan Islam di Indonesia Sebelum Penjajahan Belanda”

[2] Hasnida, “Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme dan Masa Kolonialisme” Vol. XVI No. 2 Oktober 2017https://pdfs.semanticscholar.org/55e8/e1a8d20d064bcd07197b68ec12465675c358.pdf

[3] Naily Fadhilah, “Jejak Peradaban dan Hukum Islam Masa Kerajaan Demak” 2020 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kerajaan+Islam+di+Jawa+demak&btnG=#d=gs_qabs&t=1683535933722&u=%23p%3DIzNkSNBrA8AJ

[4] Hasnida, “Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme dan Masa Kolonialisme” Vol. XVI No. 2 Oktober 2017 https://pdfs.semanticscholar.org/55e8/e1a8d20d064bcd07197b68ec12465675c358.pdf

[5] Anzar Abdullah, “Islamisasi di Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Sejarah” Paramita Vol. 26, No. 1 Tahun 2016 https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/viewFile/5148/4180

[6] Hasnida, “Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme dan Masa Kolonialisme” Vol. XVI No. 2 Oktober 2017 https://pdfs.semanticscholar.org/55e8/e1a8d20d064bcd07197b68ec12465675c358.pdf

[7] Muhammad Azmi, “Islam di Kalimantan Selatan Pada Abad ke-15 Sampai Abad ke-17” YUPA: Historical Studies Journal No. 1 Januari 2017  https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kerajaan+islam+di+kalimantan&oq=kerajaan+islam+di+kal#d=gs_qabs&t=1683532482963&u=%23p%3DZTCTqBU8-xYJ

[8] Hasnida, “Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme dan Masa Kolonialisme” Vol. XVI No. 2 Oktober 2017https://pdfs.semanticscholar.org/55e8/e1a8d20d064bcd07197b68ec12465675c358.pdf

[9] Taufik Abdullah, “Dari Timur Islam Nusantara, Maluku Utara” Vol. 9 No. 1 Edisi Juni 2018 http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/humano/article/view/898.

[10] Yudi Setianto, “Birokrasi Tradisional di Jawa dalam Perspektif Sejarah” Paramita Vol. 20 No. 2 Juli 2010 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&q=mengetahui+munculNya+birokrasi+KERAJAAN+Islam#d=gs_qabs&t=1683533483343&u=%23p%3DAH86l6c-6ZkJ

[11] Aisarah Rahmadhana, “Peninggalan Warisan Kolonial Belanda di Banda Aceh Sebagai Wisata Budaya” 2020 https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15331/1/Aisarah%20Rahmadhana%2C%20150501024%2C%20FAH%2C%20SKI%2C%20085372883015.pdf

DAFTAR PUSTAKA

 

Abdullah Anzar, “Islamisasi di Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Sejarah” Paramita Vol. 26, No. 1 Tahun 2016 https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/viewFile/5148/4180

Abdullah Taufik, “Dari Timur Islam Nusantara, Maluku Utara” Vol. 9 No. 1 Edisi Juni 2018 http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/humano/article/view/898.

Azmi Muhammad, “Islam di Kalimantan Selatan Pada Abad ke-15 Sampai Abad ke-17” YUPA: Historical Studies Journal No. 1 Januari

Fadhilah Naily, “Jejak Peradaban dan Hukum Islam Masa Kerajaan Demak” 2020 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kerajaan+Islam+di+Jawa+demak&btnG=#d=gs_qabs&t=1683535933722&u=%23p%3DIzNkSNBrA8AJ

Hasnida, “Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme dan Masa Kolonialisme” Vol. XVI No. 2 Oktober 2017https://pdfs.semanticscholar.org/55e8/e1a8d20d064bcd07197b68ec12465675c358.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/55e8/e1a8d20d064bcd07197b68ec12465675c358.pdf

Rahmadhana Aisarah, “Peninggalan Warisan Kolonial Belanda di Banda Aceh Sebagai Wisata Budaya” 2020 https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15331/1/Aisarah%20Rahmadhana%2C%20150501024%2C%20FAH%2C%20SKI%2C%20085372883015.pdf

Setianto Yudi, “Birokrasi Tradisional di Jawa dalam Perspektif Sejarah” Paramita Vol. 20 No. 2 Juli 2010 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&q=mengetahui+munculNya+birokrasi+KERAJAAN+Islam#d=gs_qabs&t=1683533483343&u=%23p%3DAH86l6c-6ZkJ

Zirani Rasyid “Kerajaan Islam di Indonesia Sebelum Penjajahan Belanda”